BPJS Kesehatan: Di Tanah Kita dan Tanah Mereka

Pada World Health Day tahun ini WHO mengusung tema Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan set...



Pada World Health Day tahun ini WHO mengusung tema Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.


Apa itu UHC, JKN, dan BPJS?

Anda pasti sudah akrab dengan istilah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Lalu, bagaimana dengan Universal Health Coverage? Apa kaitannya dengan JKN dan BPJS?

Universal Health Coverage (UHC), dalam bahasa Indonesia disebut jaminan kesehatan semesta. Menurut WHO, UHC berarti seluruh orang dan komunitas dapat menggunakan dan mengakses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dibutuhkan dengan kualitas yang cukup dan efisien serta penggunaan layanan tersebut tidak mempersulit pengguna dalam hal keuangan. Dalam hal ini, pemerintah wajib mewujudkan UHC dikarenakan tujuan UHC itu sendiri. Tujuan utama UHC antara lain:
-        Mewujudkan kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini berarti setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan mendapatkannya, bukan hanya yang mampu membayarnya.
-        Memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakannya.
-        Memastikan setiap orang yang menggunakan pelayanan kesehatan harus terlindungi dari risiko finansial dalam penyelenggaraan UHC, sehingga harus dipastikan bahwa biaya penggunaan layanan tidak menempatkan orang pada risiko kerugian finansial.

Di Indonesia, UHC diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. JKN ini diselenggarakan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan UU RI No.40 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pelayanan apa saja yang sudah dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan dari JKN?

Peserta JKN dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan pada FKTP dan FKRTL. FKTP terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama, fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI, dan RS kelas D Pratama. Pelayanan kesehatan pada FKTP mencakup pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang didapatkan pada pelayanan rawat jalan tingkat pertama yaitu administrasi pelayanan, pelayanan promotif preventif, imunisasi dasar, pelayanan KB, skrining kesehatan, dan pelayanan gigi. Pelayanan rawat inap juga tersedia untuk kasus transfusi darah pada kasus gawat darurat.

Pelayanan kesehatan pada FKRTL mencakup pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan. Pelayanan kesehatan yang didapatkan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan yaitu administrasi pelayanan, pelayanan kesehatan tingkat spesialistik dan subspesialistik, pelayanan alat kesehatan, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik klinik, dan pelayanan jenazah untuk peserta yang meninggal dunia. Selain itu, juga terdapat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan seperti ruang perawatan kelas I, II, dan III.

Bagaimana perkembangan JKN sejak mulai beroperasi?

JKN mulai beroperasi pada tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang tergabung dalam JKN sebanyak 133,4 juta (41%). Jumlah tersebut terus meningkat dan hingga September 2018, cakupan peserta JKN sudah mencapai 201 juta (77%). Pada 2019 ini, BPJS menargetkan 257,5 juta peserta sudah tergabung dalam JKN sehingga cakupan kepesertaan penduduk dapat mencapai 100%, sesuai dengan amanat UU No. 24 tahun 2011 yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN juga diiringi dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS. Jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS meningkat dari 18.437 FKTP pada tahun 2014 menjadi 20.708 FKTP pada tahun 2015. Perkembangan jumlah FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS juga meningkat dari 1.681 FKRTL pada tahun 2014 menjadi 2.068 FKRTL pada tahun 2016.

Bagaimana cara menilai keberhasilan JKN?

JKN, atau UHC, dikatakan berhasil ketika mencakupi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualitas yang memadai, dapat melindungi masyarakat dari risiko kerugian finansial, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, seperti yang dipresentasikan oleh Dr. Marie-Paule Kieny pada World Health Assembly tahun 2013, UHC terdiri dari 3 dimensi: cakupan pelayanan kesehatan (services), perlindungan finansial (financial protection), jumlah populasi terjangkau (population).

Terdapat beberapa indikator khusus yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi tersebut.

Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan (Service Coverage Index) merupakan sebuah indikator untuk menilai cakupan pelayanan kesehatan esensial berdasarkan 4 kategori utama, yaitu, kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak; penyakit menular; penyakit tidak menular; serta kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai dimensi cakupan pelayanan kesehatan dan jumlah populasi terjangkau. Semakin tinggi Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan maka semakin banyak populasi yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan esensial di dalam suatu sistem jaminan kesehatan.

Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan (Out-of-pocket Expenditure as a % of Total Health Expenditure) merupakan indikator yang terdiri dari dua komponen, yaitu pengeluaran dari kantong pribadi dan total pengeluaran kesehatan. Pengeluaran dari kantong pribadi merupakan biaya kesehatan yang dibayar oleh individu kepada puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya ketika mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk premi asuransi. Total pengeluaran kesehatan terdiri dari seluruh pengeluaran terkait  kesehatan yang dilakukan dalam negara, baik yang dibayar oleh pemerintah maupun yang dibayar oleh pihak swasta. Oleh karena itu, Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan menggambarkan persentase pengeluaran kesehatan yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa dibantu oleh pemerintah melalui JKN. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat menilai dimensi finansial.

Selain kedua indikator tersebut, terdapat berbagai indikator lain yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan UHC, seperti populasi (jumlah penduduk dalam negara), produk domestik bruto (“besarnya” ekonomi suatu negara), total pengeluaran kesehatan per kapita (rata-rata pengeluaran kesehatan per orang), dan total pengeluaran kesehatan oleh pemerintah sebagai % produk domestik bruto (besarnya proporsi pengeluaran kesehatan oleh pemerintah terhadap total kegiatan ekonomi dalam suatu negara). Angka harapan hidup menggambarkan kesehatan masyarakat secara umum.

Indonesia
Populasi
261 juta (2018)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
1,016 triliun (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
299 (2014)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
1,1% (2015)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
48.30 (2015)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
69.19 (2016)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
49


Indonesia memang merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dengan jumlah populasi sebesar 261 juta penduduk. Hal tersebut merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan JKN. Pada tahun 2015, total pengeluaran kesehatan oleh pemerintah masih belum banyak, dan hanya membentuk 1,1% dari PDB negara. Sebagai luaran, hampir setengah dari seluruh pengeluaran terkait kesehatan masih dibayar oleh masyarakat sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah sampai dengan tahun 2015.

Lalu, bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lainnya?

Berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda menghadapi beragam tantangan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah di berbagai negara untuk mewujudkan UHC pun berbeda-beda. Oleh karena itu, menarik untuk ditinjau pengalaman berbagai pemerintah dalam mewujudkan UHC di negara masing-masing, termasuk Indonesia.

Swedia

Swedia
Populasi
9,838 juta (2016)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
538 miliar (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
5,219 (2014)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
9,2% (2015)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
15,19% (2015)
Angka Harapan Hidup
82 (2016)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
>80


Negara Swedia memang terkenal sebagai salah satu contoh JKN terbaik di dunia. Sistem kesehatan di Swedia sebagian besar didanai pajak, sebuah sistem yang memastikan semua orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang setara . Pelayanan kesehatan Swedia bersifat  terdesentralisasi -- ini berarti tanggung jawab terletak pada dewan kabupaten dan, dalam beberapa kasus, dewan lokal atau pemerintah kota. Peran pemerintah pusat adalah menetapkan prinsip dan pedoman serta menetapkan agenda politik untuk kesehatan dan perawatan medis.

Melalui sistem ini, Swedia mendapatkan predikat yang cukup baik berdasarkan Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan, yakni >80. Jumlah pengeluaran kesehatan yang dibayar oleh penduduk Swedia juga termasuk cukup rendah, yaitu 15,19% dari total pengeluaran kesehatan. Meski memiliki sistem kesehatan yang baik, sistem kesehatan Swedia menghadapi tantangan yang cukup berat akibat populasi yang semakin menua.

Malaysia

Malaysia
Populasi
31,2 juta (2016)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
314.5 miliar (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
455,83 (2014)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
2,1% (2015)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
36,67 % (2015)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
75,0 (2015)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
70


Malaysia merupakan negara dengan banyak persamaan dengan Indonesia dari segi lokasi dan budaya, namun luaran dari JKN di antara kedua negara ini cukup berbeda. Negara ini memiliki sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan luas. Malaysia mengoperasikan sistem perawatan kesehatan dua tingkat yang terdiri dari sistem perawatan kesehatan universal berbasis pemerintah dan swasta. pelayanan kesehatan umum didanai oleh warga negara Malaysia melalui pajak penghasilan dan melayani sekitar 65% dari populasi tetapi hanya ada 45% dokter yang memberikan pelayanan tersebut. Pemerintah Malaysia merencanakan “1Care for 1Malaysia” pada tahun 2009, dengan prinsip 'menggunakan sesuai kebutuhan, membayar sesuai kemampuan'. Namun, rencana tersebut belum terwujudkan.

Dari tabel terlihat bahwa walau pengeluaran kesehatan oleh pemerintah hanya merupakan 2,1% dari PDB, luarannya relatif lebih baik. Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan sebesar 70, dan pengeluaran kesehatan oleh penduduk Malaysia tanpa dibantu pemerintah sebesar 36,67% dari total pengeluaran kesehatan negara.

Australia

Australia
Populasi
24,1 juta (2016)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
1.323 triliun (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
6031,11 (2016)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
9.4% (2014)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
21% (2000)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
82,8 (2015)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
>80


Sistem kesehatan di Australia menjamin semua warga negara Australia dan penduduk tetap di negara tersebut melalui Medicare. Sistem kesehatan universal yang didanai publik ini dibentuk pada tahun 1984 dan dioperasikan oleh Departemen Layanan Kemanusiaan (Department of Human Services). Medicare didanai oleh pajak retribusi. Ia hadir berdampingan dengan sistem kesehatan swasta. Sebagian besar perawatan kesehatan (rumah sakit umum dan perawatan kesehatan primer seperti dokter umum) disediakan untuk umum melalui Medicare. Di luar itu, pelayanan seperti rumah sakit swasta, perawatan kesehatan mitra (allied healthcare) seperti fisioterapi dan perawatan gigi disediakan oleh swasta.

Tetangga kita Australia juga terkenal sebagai pemilik JKN yang bagus. Dengan pengeluaran kesehatan oleh pemerintah sebanyak 9,4% dari PDB, Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan lebih dari 80 dengan pengeluaran kesehatan penduduk tanpa dibantu pemerintah sebanyak 21%.

Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat (AS)
Populasi
322,180 juta(2016)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
19.390 triliun(2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
9,403 (2014)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
8,5% (2015)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
11,08% (2015)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
78,5 (2016)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
>80


Sistem kesehatan AS bukanlah sistem yang dapat diakses secara universal. Sebagian besar orang Amerika ditanggung oleh asuransi kesehatan swasta. Meski Patient Protection and Affordable Care Act, atau "Obamacare," telah diperkenalkan pada 2010, 10,4 persen orang Amerika (33 juta) masih belum terasuransikan. Tidak adanya pelayanan kesehatan universal mengakibatkan ketidaksetaraan akses ke pelayanan kesehatan antara kelompok populasi yang berbeda. Akibatnya, AS selalu menempati peringkat lebih rendah dalam beberapa pengukuran seperti angka harapan hidup dibandingkan negara-negara maju lainnya.

Dari hasil tabel, kita bisa melihat bahwa pengeluaran kesehatan per orang cukup besar, yaitu sebesar 9.403 USD. Walau Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan cukup baik (lebih dari 80) dan pengeluaran kesehatan oleh penduduk tanpa dibantu pemerintah (15,47%), angka harapan hidupnya lebih rendah dibanding negara-negara maju lainnya.

Rwanda

Rwanda
Populasi
12,21 juta (2017)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
9.137 miliar (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
125  (2014)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
7.5% (2014)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
67.13 (2016)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
53


Rwanda merupakan negara di Afrika yang sedang dalam proses membangkitkan ekonominya kembali setelah genosida tahun 1994 dan digadang-gadang sebagai “New Singapore of Africa”. Rwanda mulai mewajibkan asuransi kesehatan bagi setiap individu sejak tahun 2008. Pada tahun 2010, lebih dari 90% populasi Rwanda telah terdaftar. Rwanda menyediakan asuransi kesehatan melalui sistem yang disebut Mutuelles de Santé. Sistem ini adalah skema asuransi kesehatan berbasis masyarakat, di mana penduduk daerah tertentu membayar premi ke dana kesehatan setempat dan dapat menggunakannya ketika membutuhkan perawatan medis. Premi dibayarkan sesuai dengan skala geser, dengan anggota masyarakat termiskin berhak untuk menggunakan layanan ini secara gratis, sedangkan yang terkaya membayar premi tertinggi untuk perawatan.

Angka Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan di negara ini sampai dengan tahun 2015 masih cukup rendah, yaitu sebesar 53. Akan tetapi, pengeluaran kesehatan yang dibayar oleh penduduk sendiri termasuk cukup rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lain, yaitu sebesar 24,46%.  Akan tetapi, angka harapan hidup di negara ini masih sebesar 67,13.

Singapura

Singapura
Populasi
5,6 juta (2016)
Produk Domestik Bruto (PDB) (USD)
323.9 miliar (2017)
Total Pengeluaran Kesehatan per kapita (USD)
2752,32 (2016)
Total Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah sebagai % PDB
2,2% (2015)
Pengeluaran dari Kantong Pribadi sebagai % Total Pengeluaran Kesehatan
36,74% (2015)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
83,1 (2015)
Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan
>80


Siapa yang tak kenal dengan Singapura? Negara kecil namun perkasa ini juga menempati posisi teratas dalam kesuksesan program JKN nya. Towers Watson menyebut Singapura sebagai salah satu negara dengan sistem pelayanan kesehatan tersukses di dunia. Bagaimana bisa? Pembiayaan pelayanan kesehatan di Singapura dilakukan melalui campuran subsidi langsung pemerintah, tabungan wajib, asuransi kesehatan nasional, dan pembagian biaya. Terdapat empat skema pendanaan biaya perawatan kesehatan di Singapura; Medisave, Medishield, Eldershield dan Medifund. Namun, meski begitu, Singapura mengalami kekurangan ruang di rumah sakit akibat demografi populasi yang menua.

Indeks Cakupan Pelayanan Kesehatan Singapura lebih dari 80 dengan angka harapan hidupnya lebih tinggi dari Swedia yaitu 83,1 tahun. Angka pengeluaran kesehatan yang dibayar oleh penduduk sendiri masih tinggi (36,74%), namun angka ini stabil menurun dari tahun 2000.

Kendala apa saja yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan saat ini?

Setelah membandingkan bentuk UHC di negara kita dengan negara-negara lain, terlihat bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN 2014-2018 dengan Pendekatan Realist Evaluation yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK-KMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan, antara lain:
-        Adanya fragmentasi kebijakan. Kebijakan JKN bersifat sentralisasi sedangkan aturan dan kebijakan pemerintah daerah di Indonesia bersifat desentralisasi, atau memiliki otonomi daerah masing-masing. Otonomi daerah tersebut mengakibatkan setiap daerah memiliki kapasitas kesehatan dan kualitas tata kelola pemerintah yang bervariasi sehingga kebijakan dan pelaksanaan JKN tidak mungkin untuk diberlakukan sama rata untuk setiap daerah.
-        Defisit anggaran BPJS Kesehatan lebih dari Rp 10 triliun. Menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dalam Forum Nasional VIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di FK-KMK UGM, defisit ini diperkirakan disebabkan oleh peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran, tidak tepatnya sasaran PBI dari pemerintah, dan sosialisasi yang salah[1] [2] [3] [4] [5] . Dalam forum tersebut, Dr. dr. Deni Sunjaya, DES dari FK Universitas Padjajaran juga menyatakan bahwa peserta yang didaftarkan sebagai PBI oleh Kemensos ternyata di lapangan seharusnya menjadi peserta mandiri yang wajib membayar iuran. Dengan kata lain, beberapa peserta yang pada kenyataannya mampu membayar iuran malah tidak diminta membayar. Selain itu, proses sosialisasi mengenai JKN masih kurang tepat sehingga banyak orang yang masih belum patuh membayar iuran.
-        Adanya ketimpangan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan antardaerah. Daerah dengan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang lebih baik, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, juga akan menyerap anggaran yang lebih besar. Hal tersebut mengakibatkan daerah maju mendapatkan manfaat yang lebih besar dari BPJS Kesehatan daripada daerah kurang maju.
-        Mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal.[6]
-        Rendahnya tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap sistem JKN akibat kurangnya koordinasi lintas sektor, begitu pula dengan penerapan kebijakan JKN dalam pelayanan kesehatan dan pencegahan kecurangan.[7]

Sebagai kesimpulan, upaya mencapai Universal Health Coverage sudah dilakukan pemerintah melalui program BPJS, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum mencapai UHC yang ideal. Banyak yang perlu kita pelajari dari negara-negara lain dengan luaran UHC yang lebih baik.






Referensi:

Agung. 2018. Penyelenggaraan JKN Masih Hadapi Sejumlah Masalah. https://ugm.ac.id/id/news/17378-penyelenggaraan.jkn.masih.hadapi.sejumlah.masalah. Diakses 1 April 2019.

BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan.

BPJS Kesehatan. 2016. Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016.

Edmund Kagire. 2018. Rwanda has achieved universal healthcare. https://www.theeastafrican.co.ke/scienceandhealth/Rwanda-has-achieved-universal-healthcare/3073694-4896906-r24j1i/index.html. Diakses 4 April 2019.

Expat.com. 2018. Healthcare in Malaysia. https://www.expat.com/en/guide/asia/malaysia/11902-health-care-in-malaysia.html. Diakses 6 April 2019.

Healthdirect. 2018. What is Medicare? https://www.healthdirect.gov.au/what-is-medicare Diakses 6 April 2019.

Hogan et al. 2017. An index of the coverage of essential health services for monitoring UHC within the SDGs. Lancet Global Health.


Lee Tunstall. 2015. Backgrounder: Making Sense of the US Health Care System: A Primer. https://evidencenetwork.ca/backgrounder-making-sense-of-the-u-s-health-care-system-a-primer-2/. Diakses 6 April 2019.

Marie-Paule Kieny. 2013. Measurement and Monitoring of Universal Health Coverage. Dipresentasikan di World Health Assembly Jenewa, Swiss.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK-KMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2019. Diseminasi Evaluasi Peta Jalan JKN (2014-2018) dengan Pendekatan Realist Evaluation. https://kebijakankesehatanindonesia.net/3733-pembahasan-hasil-awal-penelitian-evaluasi-kebijakan-jkn-2014-2018-dengan-realist-evaluation. Diakses 30 Maret 2019.

Sweden Sverige. 2018.  “Healthcare in Sweden”. https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/. Diakses 6 April 2019

UU RI No. 40 Tahun 2004.

UU RI No. 24 tahun 2011.

Refsa.org. 2015. 1 Care for 1 Malaysia: Indicators and Rationales for Health Care Reform in Malaysia”. https://www.refsa.org/focus-papers/1-care-for-1-malaysia-indicators-and-rationales-for-health-care-reform-in-malaysia/. Diakses 6 April 2019


18. World Health Organization. 2016. Global Health Observatory data repository. http://apps.who.int/gho/data/?theme=main Diakses tanggal 7 April 2019.

1. World Health Organization. 2019. Universal Health Coverage and Health Financing. https://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/. Diakses 30 Maret 2019.

14. World Health Organization. 2019. “The Global Health Expenditure Database.” http://apps.who.int/nha/database  Diakses tanggal 8 April 2019.

15. World Health Organization. 2018. “UHC and SDG Country Profile 2018.” https://apps.who.int/iris/handle/10665/272304 Diaksis tanggal 7 April 2019.

16. World Health Organization. 2017. “World Health Organization UHC Country Data Profile.” http://apps.who.int/gho/portal/uhc-country.jsp Diakses tanggal 5 April 2019.

KOMENTAR

Nama

2018 in review,1,Ekonomi,13,ENG,7,Hubungan Internasional,5,Infografik,1,Kacamata,7,Kesehatan,1,Mata,19,Media,7,Mikroskop,2,Must Read,7,Newsletter,1,Santai,3,Sosial dan Politik,18,
ltr
item
Akyan.ID: BPJS Kesehatan: Di Tanah Kita dan Tanah Mereka
BPJS Kesehatan: Di Tanah Kita dan Tanah Mereka
https://1.bp.blogspot.com/-2QfXn5M75vA/XKt3ECxNFEI/AAAAAAAAAcw/Qhl7Ccu5dfsw66Q2Qwc8LwYG1ahdj5rlwCLcBGAs/s640/IMG_20190408_195642_518.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2QfXn5M75vA/XKt3ECxNFEI/AAAAAAAAAcw/Qhl7Ccu5dfsw66Q2Qwc8LwYG1ahdj5rlwCLcBGAs/s72-c/IMG_20190408_195642_518.jpg
Akyan.ID
https://www.akyan.id/2019/04/BPJSKesehatan.html
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/2019/04/BPJSKesehatan.html
true
1737985718176321393
UTF-8
Semua pos dimuat Tidak menemukan satu pun pos LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal balas Hapus Oleh Beranda LAMAN POS Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN LABEL ARSIP CARI SEMUA POS Tidak menemukan pos yang sesuai Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu Pengikut Ikuti AKSES KONTEN DIBATASI TAHAP 1: Bagikan. TAHAP 2: Klik tautan yang Anda bagikan untuk membuka. Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode disalin ke papan klip Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy