Mandala: Model Politik Asia Tenggara

Oleh: Olivia Firsta Diskursus politik internasional seringkali terperangkap dalam memandang negara sebagai objek yang kaku. Negara,...



Oleh: Olivia Firsta

Diskursus politik internasional seringkali terperangkap dalam memandang negara sebagai objek yang kaku. Negara, yang terdiri atas; (1) warganegara, (2) wilayah, (3) pemerintahan, dan (4) kedaulatan, diasumsikan sebagai suatu unit politik yang absolut dalam tatanan politik internasional. Sangat sulit untuk kita membayangkan dunia yang anarki tanpa negara, atau setidaknya membayangkan dunia dengan hirarki tetapi bukan berdasarkan pada negara.

Tatanan politik internasional saat ini, termasuk konsep negara serta karakteristiknya sebenarnya sangat eurosentris. Dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, teori arus utama yang kami pelajari pun sangat eurosentris. Konsep negara-bangsa yang berdaulat datang dari Eropa dengan Perjanjian Westphalia-nya. Konsep negara-bangsa berkembang dan menjangkiti negara-negara non-Eropa melalui proses kolonialisme. Bangsa Eropa yang mendatangi dan menjajah negara-negara Asia dan Afrika membentuk batas-batas arbitrer serta memperkenalkan sistem birokrasi dan administrasi a la Eropa lalu membentuk pemikiran serta sistem negara-bangsa di koloni-koloni mereka. Ketika bangsa Eropa pergi meninggalkan koloninya, kita sudah terlanjur terjangkit pemikiran kenegaraan yang mereka suntikkan. Terciptalah suatu pola pikir bahwa pemikiran yang dibawa bangsa barat sebagai suatu pemikiran yang ‘beradab’ sementara pemikiran bangsa timur adalah pemikiran yang ‘barbar’. Sejak itu pula, bangsa timur melupakan sejarahnya serta kearifan lokal yang ada di masa lampau.

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa timur yang melupakan kearifannya pasca-kolonialisasi bangsa Belanda. Kita masih sering mendengar kata-kata Sumpah Palapa oleh Patih Gadjah Mada dari Majapahit, yang sering dianggap sebagai dasar untuk menyatukan nusantara.

"Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa"

Dengan interpretasi kontemporer yang telah terjangkit pemikiran konsep negara-bangsa a la barat, kita memikirkan suatu negara-bangsa yang menyatukan bangsa-bangsa di Nusantara dalam suatu negara, dengan sistem administratif yang sama. Dalam upaya mewujudkan ambisi Patih Gadjah Mada di era kontemporer, Indonesia seringkali terlibat dalam konflik-konflik perbatasan. 

Konflik perbatasan terutama dengan negeri jiran, Malaysia, adalah penyakit peninggalan kolonialisme barat. Perbatasan kita dengan Malaysia adalah warisan gambar peta Inggris dan Belanda yang menjajah kita. Lebih dari itu, kebutuhan akan perbatasan yang jelas pun adalah warisan pemikiran kolonialisme barat. Selain dengan Malaysia, pendudukan Papua yang kini semakin bergejolak pun adalah warisan kolonialisme. Bagaimana tidak, satu-satunya alasan klaim Indonesia atas Papua adalah karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda.

Tanpa kita sadari, kita mengutip Patih Gadjah Mada tetapi tak mengerti apa yang ia maksud. Kita mengutipnya tanpa konteks. Jika kita kaji ulang, Patih Gadjah Mada hidup di era pre-kolonialisme. Pandangannya mengenai konsep negara-bangsa pasti sangatlah berbeda dengan pandangan kita saat ini. Ambisinya belum terkontaminasi pemikiran negara-bangsa a la barat.

Konsep negara-bangsa bukanlah suatu konsep universal dan bukan pula suatu konsep yang abadi. Sebelum bangsa barat datang menjajah kita, tatanan politik serta pola interaksi dengan kearifan lokal mendominasi kawasan Asia Tenggara. Tatanan tersebut disebut mandala atau galactic polity. Mandala dalam bahasa Sansekerta berarti ‘lingkaran suci’. Berbeda dari pandangan Eropa tentang negara yang mendefinisikannya secara teritorial dengan batas-batas tetap serta sistem birokrasi dan administratif yang seragam, tatanan politik Asia Tenggara menempatkan suatu kekuasaan besar (overlord) di tengahnya. Overlord menguasai banyak politi, unit politik pemerintahan kecil, yang membayar upeti pada kekuasaan tersebut. Politi membayar upeti berupa bunga mas (suatu miniatur bunga yang terbuat dari emas) kepada overlord, dan sebagai balasan, overlord akan memberikan proteksi kepada politi yang membayar upeti. Suatu politi di perbatasan tidak perlu setia pada satu overlord saja. Ia dapat membayar upeti kepada dua overlord. Ia juga tidak perlu menjalani integrasi birokrasi dengan kekuasaan-kekuasaan besar tersebut. Dalam sistem ini, tidak perlu ada penyeragaman birokrasi dan administrasi. Kekuasaan overlord dalam urusan domestik para pembayar upeti juga sangat minimal.

“the Mandala was not so much about territory, but about the relationship between the leader and his/her people. The polity was defined by its centre rather than its boundaries and it could be composed of numerous other tributary polities without undergoing administrative integration”

Terdapat beberapa overlord di kawasan Asia Tenggara di era pre-kolonialisme selain Majapahit, diantaranya Sriwijaya dan Khmer yang juga mengadopsi tatanan politik Mandala. 

Dalam Hubungan Internasional kontemporer, teori realisme berasumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki, tidak adanya kekuasaan di atas negara untuk mengatur perilaku negara-negara tersebut. Dengan asumsi tersebut, perspektif realisme menuntun negara untuk saling berkompetisi untuk mengejar kepentingan nasional, terutama kekuatan. Relasi antar-overlord di Asia Tenggara juga mencerminkan unsur kompetitif sesuai dengan ekspektasi teori realisme terkait perilaku aktor internasional. 

Akan tetapi, teori hubungan internasional yang Eurosentris tentunya tidak mampu secara akurat dan komprehensif menjelaskan hubungan internasional di Asia Tenggara, termasuk interaksi antar-overlord. Tatanan geopolitik Mandala lebih menekankan pada dimensi spiritual. Dalam realita politik yang berfluktuasi, Mandala menyoroti pentingnya kepemimpinan karismatik dalam sistem politik. Pemusatan di tengah Mandala lebih bersifat pada hubungan pribadi dan kesetiaan daripada pemusatan kelembagaan administratif a la Eropa. Meskipun saling berkompetisi, overlord di Asia Tenggara telah mencapai pemahaman bersama terkait prinsip kedaulatan pada zaman itu yang menekankan pada jaringan kesetiaan. Sebagai contoh, Majapahit berintegrasi secara vertikal dalam elemen masyarakatnya tetapi juga secara horizontal atau lintas batas teritorial dalam bentuk ‘vassal loyalties’ yang diaplikasikan dalam konteks geopolitik. Hubungan horizontal antar-overlord dalam geopolitik mandala menekankan pada cakravartin yang mampu saling membantu kawan atau aliansinya untuk menghadapi musuh. Sehingga, Mandala terdiri atas lingkaran konsentris atas mitra (kawan), ari (musuh), madhyama (kekuatan medium) dan udasina (kekuatan besar) dengan Vijigisu sebagai pusatnya. 

Dengan melihat tatanan geopolitik pre-kolonialsme di Asia Tenggara yang tersusun sedemikian rupa, maka tidak adil apabila kita tetap mengasosiasikan bangsa non-Barat dengan pemikiran yang terbelakang atau bahkan ‘barbar’. Kearifan lokal dari hubungan internasional pre-kolonialisme di Asia Tenggara juga tidak kalah ‘beradab’ dengan sistem internasional bangsa Barat, justru mungkin lebih baik dalam mencegah serta mengelola konflik.

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa filosofi Sumpah Palapa sebagaimana diinginkan Patih Gadjah Mada dan praktik Indonesia dalam mewujudkannya di era kontemporer tidak cocok. Patih Gadjah Mada belum berpikir a la barat, sehingga yang ia maksud dengan ‘mengalahkan’ mungkin bukan dalam bentuk menyatukan wilayah Nusantara secara administratif dan birokrasi tetapi dalam bentuk Mandala. Selama ini, kita yang salah menginterpretasinya.

Mari kita bayangkan, dengan cara pikir Mandala, bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik-konflik kontemporer. Sepertinya pengelolaan konflik akan jauh lebih baik. Dengan pemikiran kearifan lokal Nusantara pre-kolonialisme, mungkin kita tak perlu marah ketika masyarakat Kalimantan Utara mendapatkan barang kebutuhan dasar dari Malaysia dan bertransaksi menggunakan uang ringgit. Mungkin kita tak perlu khawatir akan permintaan masyarakat Papua untuk merdeka. Mungkin kita tak perlu memaksa mereka menggunakan sistem politik dan hukum berbasis Jawa dan tak perlu memaksa mereka makan nasi seperti kita.


Olivia Firsta Flora Cantika



KOMENTAR

Nama

2018 in review,1,Ekonomi,13,ENG,7,Hubungan Internasional,5,Infografik,1,Kacamata,7,Kesehatan,1,Mata,19,Media,7,Mikroskop,2,Must Read,7,Newsletter,1,Santai,3,Sosial dan Politik,18,
ltr
item
Akyan.ID: Mandala: Model Politik Asia Tenggara
Mandala: Model Politik Asia Tenggara
https://3.bp.blogspot.com/-VYc3ZV9iQa0/XCDJHo7nb_I/AAAAAAAALp4/_hnlrIEKfuY0y4g2rl7h014liy0SVreOgCLcBGAs/s320/5.%2Basean%2Bmember%2Bstates%2Bmap.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VYc3ZV9iQa0/XCDJHo7nb_I/AAAAAAAALp4/_hnlrIEKfuY0y4g2rl7h014liy0SVreOgCLcBGAs/s72-c/5.%2Basean%2Bmember%2Bstates%2Bmap.jpg
Akyan.ID
https://www.akyan.id/2019/01/mandala-model-politik-asia-tenggara.html
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/2019/01/mandala-model-politik-asia-tenggara.html
true
1737985718176321393
UTF-8
Semua pos dimuat Tidak menemukan satu pun pos LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal balas Hapus Oleh Beranda LAMAN POS Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN LABEL ARSIP CARI SEMUA POS Tidak menemukan pos yang sesuai Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu Pengikut Ikuti AKSES KONTEN DIBATASI TAHAP 1: Bagikan. TAHAP 2: Klik tautan yang Anda bagikan untuk membuka. Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode disalin ke papan klip Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy