Evaluasi Poros Maritim Dunia

Akhir-akhir ini ambisi 'Poros Maritim Dunia' sudah jarang tampil di media massa. Pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya serta akuisisi saham Freeport lebih mendominasi headline media. Padahal, pemberitaan mengenai ambisi ini sangat diperlukan terutama menuju Pemilihan Presiden 2019. 'Poros Maritim Dunia' adalah ambisi utama petahana yang sangat digembor-gemborkan di awal masa pemerintahannya. Evaluasi ambisi 'Poros Maritim Dunia' beserta kebijakan-kebijakan maritimnya adalah evaluasi terhadap kredibilitas petahana



Wilayah perairan yang luas menyediakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi geografis, sumber daya laut, industri pelayaran dan industri perkapalan. Berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya memajukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, wisata bahari, jasa angkutan, pertambangan, hingga pada kekayaan keanekaragaman hayati (Burhanuddin 2015). Secara ekologis, wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan perpaduan beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait, dinamis dan produktif yang dapat dimaksimalkan untuk resource-based economy Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, terbesar kedua setelah Kanada. Karakteristik ini membuktikan bahwa secara alamiah, Indonesia berpotensi menjadi negara maritim dan mengembangkan sea power-nya.

Namun, sayangnya, pemanfaatan potensi perairan Indonesia sempat ditinggalkan. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia telah memperjuangkan pengakuan teritori di perairan Indonesia dengan Deklarasi Djuanda tentang Wilayah Republik Indonesia tahun 1957 dan kemudian di era Presiden Soeharto, deklarasi tersebut mendapatkan pengakuan dari UNCLOS (Draper 1977). Strategi maritim Indonesia di masa itu lebih banyak berkembang dalam ‘teritorialisasi maritim’ (Susanto 2015). Di masa seterusnya, sejak era reformasi, pemanfaatan potensi perairan Indonesia tidak dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan ‘maritimisasi teritorial’ untuk pemanfaatan teritori perairan yang telah diperjuangkan di masa sebelumnya.

Agenda pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperkenalkan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Poros Maritim Dunia menjadi angin segar yang diharapkan dapat mengubah strategi maritim Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia. Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pemikiran ini di pidato pertama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Sebagai negara maritim, samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.” (Rinakit 2016).

Evaluasi:

Empat tahun sudah berlalu sejak pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Empat tahun pula sejak ambisi Poros Maritim Dunia mulai dikemukakan. Menuju pemilihan presiden 2019, ambisi ini perlu dievaluasi kembali.

Konektivitas Maritim melalui Tol Laut

Pembangunan tol laut sudah dimulai sejak tahun 2015 didasari Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut. Latar belakang perbaikan konektivitas maritim adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Pemerintah berharap dengan penerapan tol laut dapat menjaga disparitas harga logistik di pulau-pulai tidak berbeda jauh dari di kota-kota besar (Kementerian Koordinator Maritim 2016). Pada tahun 2015, biaya pengiriman menuju Jayapura 2.5 kali biaya pengiriman menuju Guangzhou, Tiongkok. Beban biaya transportasi muncul sejak proses memasok bahan baku sampai dengan proses paling hilir dari rantai pasok, yakni pengiriman barang jadi ke konsumen. Tingginya biaya tambahan yang harus dikeluarkan disebabkan oleh inefisiensi dan keterbatasan sarana dalam aktivitas pelabuhan khususnya, keterbelakangan infrastruktur di luar Jawa (Rosyid 2015). 

Berlandaskan permasalahan di atas, tol laut sudah mulai dibangun sejak 2105. Kini, lima belas trayek tol laut sudah dioperasikan, diselenggarakan oleh PT Pelni, ASDP Indonesianferry serta perusahaan pelayaran swasta yang dipilih melalui mekanisme pelelangan umum. Berikut rincian trayek tol laut:
  • T-1: Teluk Bayur - P. Nias (Gn. Sitoli) - Mentawai (Sikakap) - P. Enggano - Bengkulu pp
  • T-2: Tanjung Priok - Tanjung Batu - Blinyu - Tarempa - Natuna (Selat Lampa) - Midai - Serasan - Tanjung Priok
  • T-3: Tanjung Perak - Belang-Belang - Sangatta - Nunukan - Pulau Sebatik (Sungai Nyamuk) - Tanjung Perak
  • T-4 (kapal utama): Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak; (kapal penghubung): Tahuna - Kahakitang - Buhias - Tagulandang - Biaro - Lirung - Melangone - Kakorotan - Miangas - Marore - Tahuna
  • T-5 (kapal utama): Tanjung Perak - Makassar - Tobelo - Tanjung Perak; (kapal penghubung): Tobelo - Maba - P.Gebe - Obi - Sanana - Tobelo
  • T-6: Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Tanjung Perak
  • T-7: Tanjung Perak - Wanci - Namlea - Tanjung Perak
  • T-8 (kapal utama): Tanjung Perak - Biak - Tanjung Perak; (kapal penghubung): Biak - Oransbari - Waren - Teba - Sarmi - Biak
  • T-9: Tanjung Perak - Nabire - Serui - Wasior - Tanjung Perak
  • T-10: Tanjung Perak - Fak Fak - Kaimana - Tanjung Perak
  • T-11 (kapal crossing): Tanjung Perak - Timika - Agats - Merauke - Tanjung Perak
  • T-12: Tanjung Perak - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
  • T-13: Tanjung Perak - Kalabahi - Moa - Rote(Ba'a) - Sabu (Biu) - Tanjung Perak
  • T-14: Tanjung Perak - Larantuka - Adonara (Terong) - Lewoleba - Tanjung Perak
  • T-15: Tanjung Perak - Kisar (Wonreli) - Namrole - Tanjung Perak
Menteri perhubungan, Budi Karya, mengklaim tol laut berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur sebanyak 20-30 persen. Warga daerah perbatasan RI dengan Malaysia di Kalimantan, khususnya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara turut terbantu dengan adanya tol laut. Warga Pulau Sebatik sebelumnya ketergantungan dengan produk dari Malaysia. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri mengklaim tol laut berhasil menurunkan ketergantungan warga perbatasan terhadap produk Malaysia sebanyak 20 persen.

Pemanfaatan Sumber Daya Maritim

Isu yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya maritim adalah rawannya terjadi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Kegiatan overfishing di perairan Indonesia yang diakibatkan oleh kegiatan illegal, unreported, unregulated fishing dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Kini, terjadi eksploitasi berlebihan terhadap ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung, cumi-cumi, udang, lobster kepiting dan rajungan di Kawasan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur. Kondisi serupa juga terjadi di laut Jawa sehingga ikan tuga, lobster dan cumi-cumi makin langka ditemui di perairan tersebut. Jika kondisi tersebut dibiarkan, potensi tangkapan ikan di perairan Indonesia diproyeksikan akan anjlok hingga 40 persen pada tahun 2050.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggapi ancaman illegal fishing. Salah satunya yang telah diimplementasikan sejak 2009, yaitu hukuman pembakaran kapal berdasarkan Pasal 68 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, prosedur hukum dapat dilewat, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup saja. 

Selain itu pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) yang menggabungkan elemen TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyelenggara penegak hukum satu atap (one roof enforcement system) diharapkan dapat memudahkan koordinasi, mendorong sinergi, dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas illegal fishing.

Tantangan: Keamanan Maritim

Untuk menjadi 'Poros Maritim Dunia', pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. Selagi ancaman keamanan maritim masih marak, ambisi menjadi 'Poros Maritim Dunia' tak akan pernah tercapai. Ancaman keamanan berdampak pada kelancaran jalur perdagangan yang ingin dibangun sehingga konektivitas pun terganggu. Selagi konflik-konflik perbatasan belum benar-benar terselesaikan, upaya menjaga sumber daya maritim akan sulit dilaksanakan. Pencurian ikan oleh pihak-pihak yang juga mengklaim kedaulatannya di wilayah yang tumpang tindih dengan perairan Indonesia tak akan pernah bisa diproses.

Selama empat tahun terakhir, pemerintah belum benar-benar berhasil menjaga keamanan di perairan Indonesia. Dua sumber ancaman utama bagi keamanan maritim Indonesia adalah: (1) Klaim 'nine-dash-line' Tiongkok, dan (2) Terorisme Maritim.

Klaim Tiongkok atas ‘nine dash line’ yang mencakup kurang lebih 30% laut Indonesia di Laut Cina Selatan merupakan ancaman tradisional utama yang harus dihadapi Indonesia. Tiongkok mengklaim wilayah tersebut atas dasar ‘hak historis’ bahwa para pelaut mereka menggunakan berbagai pulau di Laut Cina Selatan. Argumen tersebut diragukan karena tidak ada bukti kuat bahwa Tiongkok secara historis pernah menguasai perairan tersebut dan jika pun Tiongkok memiliki hak historis, hak tersebut hilang secara otomatis jika tidak sesuai dengan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang disepakati dalam perjanjian PBB (Agustinus 2016). Meski klaim Tiongkok di kawasan tersebut tidak bersubstansi, tetapi Tiongkok bersikukuh untuk memiliki Kawasan tersebut sehingga terjadi beberapa insiden konfrontasi Indonesia-Tiongkok di Natuna.

Sepanjang tahun 2016, terjadi tiga insiden yang melibatkan kedua negara di perairan Natuna. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, insiden pertama terjadi pada 19 Maret 2016 di mana Kapal Pengawas Hiu 11 milik Indonesia menangkap Kapal Kway Fey berbendera Tiongkok yang diduga mencuri ikan. Saat hendak melakukan panahanan terhadap delapan anak buah kapal Kway Fey, kapal penjaga perbatasan atau coast guard Tiongkok datang untuk mengintervensi. Insiden kedua terjadi pada 27 Mei 2016. Saat itu, terjadi insiden kejar-kejaran antara KRI Oswald Siahaan-354 dengan kapal Gui Bei Yu yang juga diduga menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Pada 17 Juni terjadi insiden saat KRI Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli menerima laporan yang menyebut ada 12 kapal asing sedang mencuri ikan di perairan Natuna. KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan menuju kapal-kapal asing yang melarikan diri lalu satu tembakan mengenai kapal berbendera Tiongkok (Kusumadewi 2016)

Selain ancaman tradisional dari klaim Tiongkok, Indonesia juga menghadapi ancaman non-tradisional berupa maritime terrorism. Kejadian mengejutkan terjadi pada tahun 2016. Dua kapal Indonesia, yakni kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang, Anand 12, telah dibajak oleh kelompok yang mengaku Abu Sayyaf dari Filipina yang meminta uang tebusan untuk anak buah kapal yang disandera (BBC News Indonesia 2016). Sejak bulan Maret hingga Agustus 2016, terdapat sekitar 14 orang Anak Buah Kapal berkewarganegaraan Indonesia yang diculik (Dinarto, Indonesia Needs to Step Up Its Fight Against Maritime Piracy 2016).

Insiden ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan ancaman maritim yang harus dihadapi Indonesia di perairannya. Masuknya kelompok teroris Islamic State (IS) ke wilayah Asia Tenggara terutama Filipina dianggap menjadi pemicu munculnya ancaman-ancaman maritime terrorism di perairan Asia Tenggara utamanya Laut Sulu dan Laut Sulawesi (Parameswaran, Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges 2016)

Maraknya ancaman maritim juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem keamanan yang cukup. Indonesia kini memiliki tiga belas agensi berbeda dalam tata kelola keamanan maritim seperti TNI-AL, Polri, Bakamla dan lain-lain tetapi koordinasi diantara agensi-agensi ini masih kurang baik (Agastia 2017). Permasalahan koordinasi tersebut berakar dari tumpang tindih kewenangan diantara agensi-agensi tersebut. Pembagian fungsi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan terpencar pada beberapa instansi dibawah lingkup departemen yang berbeda tetapi berada dalam ranah kerja lokasi yang sama yakni kelautan. Contohnya, Polisi Perairan (Polair) merupakan institusi berdasarkan undang-undang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan tidak pidana kejahatan dengan dukungan forensik dan diakui oleh hukum internasional; TNI-AL diberikan kewenangan mengejar, menangkap, menyelidiki, dan menyidik perkara dalam ranah kelautan; Bakamla juga memiliki kewenangan dalam menindak kasus kejahatan di laut (Latifah and Larasati 2017). Alih-alih menunjang upaya penegakan keamanan maritim, reformasi Bakorkamla menjadi Bakamla kini malah memperkeruh tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki instansi lainnya seperti TNI-AL dan Polair (Kadar 2015). Maraknya ancaman keamanan maritim menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang cukup untuk menangani ancaman kejahatan transnasional (Puspitawati and Kristiyanto 2017). Beberapa masalah dalam tata kelola keamanan maritim Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; kerangka hukum yang tidak memadai, tumpang-tindih kepentingan dalam kelembagaan keamanan maritim serta keterbatasan sumber daya (Dinarto, Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo 2016)

Kesimpulan

Akhir-akhir ini ambisi 'Poros Maritim Dunia' sudah jarang tampil di media massa. Pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya serta akuisisi saham Freeport lebih mendominasi headline media. Padahal, pemberitaan mengenai ambisi ini sangat diperlukan terutama menuju Pemilihan Presiden 2019. 'Poros Maritim Dunia' adalah ambisi utama petahana yang sangat digembor-gemborkan di awal masa pemerintahannya. Evaluasi ambisi 'Poros Maritim Dunia' beserta kebijakan-kebijakan maritimnya adalah evaluasi terhadap kredibilitas petahana. Terlepas dari politik praktis, ambisi 'Poros Maritim Dunia' adalah ambisi yang rasional serta sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Oleh itu, memastikan bahwa kebijakan terkait pewujudan ambisi ini sesuai dan efektif dalam mencapai tujuannya perlu dilakukan untuk benar-benar memaksimalkan potensi negeri ini.



Referensi:

Agastia, I.G.B. Dharma. 2017. "3 Years Later, Where Is Indonesia's 'Global Maritime Fulcrum'?" The Diplomat. Nopember 22. https://thediplomat.com/2017/11/3-years-later-where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/ (diakses 28 September 2018)

Agustinus, Michael. 2016. "Keputusan PBB: Klaim China Atas Perairan Natuna Tidak Sah." detikFinance. Juli 18. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3255260/keputusan-pbb-klaim-china-atas-perairan-natuna-tidak-sah (diakses 24 September 2018)

BBC News Indonesia. 2016. "Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina." BBC News Indonesia. Maret 29. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_kapal_dibajak_filipina (diakses 24 September 2018)

Burhanuddin, Andi Iqbal. 2015. Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Yogyakarta: deepublish.

Dinarto, Dedi. 2016. "Indonesia Needs to Step Up Its Fight Against Maritime Piracy." The Diplomat. Desember 29. https://thediplomat.com/2016/12/indonesia-needs-to-step-up-its-fight-against-maritime-piracy/ (diakses 13 September 2018)

Draper, Jack A. 1977. "the Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or Justifiable Necessity?" the International Lawyer 11 (1): 143-162.

Kadar, Abdul. 2015. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional 1 (3): 427-442.

Kementerian Koordinator Maritim. 2016. "Tol Laut Turunkan Disparitas Harga Kebutuhan Pokok di Indonesia Timur." Kementerian Koordinator Maritim. Mei 31. https://maritim.go.id/tol-laut-turunkan-disparitas-harga-kebutuhan-pokok-di-indonesia-timur/. (diakses 16 September 2018)

Kusumadewi, Anggi. 2016. "Kemelut Indonesia-China di Natuna Sepanjang 2016." CNN Indonesia. Juni 21. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016. (diakses 24 September 2018)

Latifah, and Dinda Larasati. 2017. "Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros." Jurnal Hubungan Internasional 10 (2): 99-113.

Parameswaran, Prashanth. 2016. "Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges." The Diplomat. Juni 10. https://thediplomat.com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/ (diakses 24 September 2018)

Puspitawati, Dhiana, and Kristiyanto. 2017. "Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim Nasional di Indonesia." Jurnal Media Hukum 24 (1): 14-23.

Rinakit, Sukardi. 2016. "Masa Depan Indonesia ada di Laut." PresidenRI.go.id. Juni 16. http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-masa-depan-indonesia-ada-di-laut.html. (diakses 17 September 2018)

Rosyid, Daniel M. 2015. "Strategi dan Kebijakan Maritim Indonesia." In Kemaritiman Indonesia, by I Basis Susilo, 82-108. Surabaya: CSGS.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. "Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Maret 1. http://setkab.go.id/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia/. (diakses 30 September 2018)

Susanto, Joko. 2015. "Evolusi Strategi Maritim Indonesia." In Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia, by I Basis Susilo, 3-43. Surabaya: CSGS.


Gambar sampul: Beritagar

KOMENTAR

Nama

2018 in review,1,Ekonomi,13,ENG,7,Hubungan Internasional,5,Infografik,1,Kacamata,7,Kesehatan,1,Mata,19,Media,7,Mikroskop,2,Must Read,7,Newsletter,1,Santai,3,Sosial dan Politik,18,
ltr
item
Akyan.ID: Evaluasi Poros Maritim Dunia
Evaluasi Poros Maritim Dunia
Akhir-akhir ini ambisi 'Poros Maritim Dunia' sudah jarang tampil di media massa. Pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya serta akuisisi saham Freeport lebih mendominasi headline media. Padahal, pemberitaan mengenai ambisi ini sangat diperlukan terutama menuju Pemilihan Presiden 2019. 'Poros Maritim Dunia' adalah ambisi utama petahana yang sangat digembor-gemborkan di awal masa pemerintahannya. Evaluasi ambisi 'Poros Maritim Dunia' beserta kebijakan-kebijakan maritimnya adalah evaluasi terhadap kredibilitas petahana
https://4.bp.blogspot.com/-i2tYD3c5dIg/XCCZMSwI97I/AAAAAAAALpo/IL2dCjpLebQm9Eu-09WV2AZnyVmT_UuUACLcBGAs/s400/jokopal.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-i2tYD3c5dIg/XCCZMSwI97I/AAAAAAAALpo/IL2dCjpLebQm9Eu-09WV2AZnyVmT_UuUACLcBGAs/s72-c/jokopal.jpg
Akyan.ID
https://www.akyan.id/2019/01/evaluasi-poros-maritim-dunia.html
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/
https://www.akyan.id/2019/01/evaluasi-poros-maritim-dunia.html
true
1737985718176321393
UTF-8
Semua pos dimuat Tidak menemukan satu pun pos LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal balas Hapus Oleh Beranda LAMAN POS Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN LABEL ARSIP CARI SEMUA POS Tidak menemukan pos yang sesuai Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu Pengikut Ikuti AKSES KONTEN DIBATASI TAHAP 1: Bagikan. TAHAP 2: Klik tautan yang Anda bagikan untuk membuka. Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode disalin ke papan klip Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy